Capres “Orang Indonesia Asli”, Usulan Yang Tak Relevan Dengan Zaman

JAKARTA, KOMPAS.com — Musyawarah Kerja Nasional I Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghasilkan berbagai rekomendasi. Salah sesuatu rekomendasi itu adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

PPP ingin mengubah klausul di dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 tentang syarat calon presiden.

Dalam pasal itu disebutkan, “Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tak pernah menerima kewarganegaraan yang lain karena kehendaknya sendiri, tak pernah mengkhianati negara, serta bisa secara rohani dan jasmani buat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden“.

PPP ingin butir pasal tersebut menjadi: “Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia asli sejak kelahirannya dan tak pernah menerima kewarganegaraan yang lain karena kehendaknya sendiri, tak pernah mengkhianati negara, serta bisa secara rohani dan jasmani buat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden”.

(Baca: “Capres Asli Indonesia” dan Kewajiban Memilih Calon Muslim Jadi Rekomendasi Mukernas PPP)

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan sulit buat mendefinisikan kata “Indonesia asli” yg dimaksud. Usulan PPP dinilai telah tidak relevan seandainya dilihat dari konteksnya.

“Memang dalam UUD 45 kata ‘asli’ itu ada maksudnya. Ada konteks zamannya,” kata Asep ketika dihubungi, Rabu (6/10/2016) malam.

“Dulu khawatir yg jadi presiden adalah orang-orang Belanda, Jepang, orang asing. Makanya founding fathers kalian memakai kata ‘asli’. Karena UU Kewarganegaraan kan belum dibentuk waktu itu,” ujarnya.

Namun, menurut Asep, bagi konteks ketika ini, sulit bagi memaknai kata “Indonesia asli” yg dimaksud.

Pendefinisian kata “Indonesia asli” tidak serta-merta dapat segera dirumuskan dalam undang-undang terkait, namun harus dipaparkan jelas dalam UUD 1945 itu sendiri, baru kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Hal tersebut dimaksudkan agar definisinya tak sembarangan digunakan atau berubah.

“Kalau segera diterjemahkan oleh undang-undang, mampu berbahaya. Akan menyulitkan lagi, kata ‘asli’ seperti apa,” tuturnya.

Usulan itu pun dinilai Asep sebagai sebuah kemunduran dari segi hukum. Sebuah pembaruan hukum seharusnya lebih progresif, jelas, terukur, rasional, logis, dan berorientasi pada kepentingan negara.

“Jadi kalau hukumnya sekarang memandang seperti itu maka enggak maju hukum kita,” kata Asep.

Sejumlah politisi lintas partai pun angkat bicara terkait usulan tersebut. Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana, misalnya, menilai usulan tersebut tidak relevan.

Pengembalian rumusan amandemen menjadi “warga negara Indonesia asli” dinilainya mulai memunculkan perdebatan panjang.

Menurut Dadang, daripada mensyaratkan “Indonesia asli” lebih baik berbicara soal waktu lamanya seseorang menjadi WNI. Ketentuan semacam itu dinilainya lebih relevan.

“Di Indonesia percampuran dengan Arab dan Tionghoa itu telah terjadi. Wali Songo saja banyak turunan Arab dan Persia. Masa enggak mampu jadi presiden? Orang Aceh yg ada darah Arabnya masa enggak bisa nyalon? Mau jadi picik bangsa ini?” kata Dadang.

“Bukan bicara ras dan etnis. Primitif banget,” ujarnya. (Baca: Hanura: Usulan Presiden Harus “Indonesia Asli” Sangat Primitif)

Adapun Ketua DPP PDI-Perjuangan, Hendrawan Supratikno, menganggap semangat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 justru tak mendiskriminasi dan melindungi segenap bangsa Indonesia.

“Kalau ada usulan amandemen UUD 1945 yg mengharuskan Presiden dan Wakil Presiden harus orang Indonesia asli yg maknanya pribumi itu malah tak sesuai spirit UUD yg justru melindungi bukan mendiskriminasi. Itu tak relevan namanya,” ujar Hendrawan.

(Baca: Politisi PDI-P: Usulan Presiden “Orang Indonesia Asli” Hanya Meramaikan Suasana)

Hal serupa diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan.

Menurut dia, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang (UU) Kewarganegaraan yg sudah mengatur pengertian “orang Indonesia asli”.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tidak disebutkan bila orang Indonesia asli berarti pribumi. Ia berpendapat, berdasarkan UU Kewarganegaraan yg disebut orang Indonesia asli ialah yg lahir di Indonesia dan tak menerima kewarganegaraan negara lain.

“Kalau presiden dan wakil presiden Indonesia harus pribumi itu kemunduran, kami telah selesai dengan hal semacam itu di era reformasi. Ini kok malah balik lagi ke masa lalu,” ucap Daniel.

(Baca: Wasekjen PKB: Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Harus Pribumi Itu Kemunduran)

Adapun Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menjelaskan, definisi “orang Indonesia asli” yg dimaksud PPP adalah perorangan, warga negara Indonesia yg berasal-usul dari suku atau ras yg berasal atau asli dari wilayah Indonesia.

 

Dengan demikian, WNI yg memiliki darah atau keturunan asing dianggap PPP tak mampu menjadi presiden atau wakil presiden.

“(Keturunan asing) konsekuensinya tak termasuk ke dalam pengertian ‘Indonesia asli’ tersebut. Namun, mereka tetap dapat berkiprah pada negara dalam posisi-posisi yang lain selain dari presiden dan wapres,” ujar Arsul.

(Baca: Penjelasan Sekjen PPP soal Usul Kembalikan Frasa “Presiden ialah Orang Indonesia Asli”)

Kompas TV Rapimnas Tentukan Arah Dukungan di Pilpres?

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/06/08441551/capres.orang.indonesia.asli.usulan.yang.tak.relevan.dengan.zaman

Leave a Reply