Cegah Pungli, Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah Optimalkan Pengawasan

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mulai mengoptimalkan sistem pengawasan internal buat menghapus praktik pungutan liar pada pelayanan publik.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, sistem pengawasan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah itu nantinya mulai mendukung kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli.

“Di sana mulai dibentuk unit-unit sapu bersih pungli juga, dengan kriteria tertentu, persyaratan tertentu dan target tertentu,” ujar Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

“Sehingga lembaga-lembaga dan kementerian terkait pasti mulai melakukan itu dengan baik,” lanjut dia.

Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Komisaris Jenderal Polisi Dwi Priyatno menambahkan, dirinya mulai menggelar pertemuan koordinasi dengan perangkat pengawasan sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bagi semakin meningkatkan sinergitas pemberantasan pungli.

“Nanti mereka kita undang. Kami semuanya mulai menghadap Menkopolhukam. Mungkin Senin. Nanti setelah itu kalian rumuskan lebih detil soal Satgasnya,” ujar Dwi.

Di internal Polri, kata Dwi, juga mulai dibentuk Satgas pemberantas pungli. Dwi menegaskan, pemberantasan pungli ini mulai menjadi gerakan nasional. 

Polisi menjadi salah sesuatu unsur di dalam Satgas itu. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Presiden sebagai payung hukum Satgas itu.

Selain dari unsur Polri, Satgas Saber Pungli juga mulai diisi oleh unsur Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, Ombudsman, Badan Intelejen Negara dan Polisi Militer TNI.

Personel Polisi tersebut mulai diambil dari sejumlah Direktorat atau satuan di Polri. Di bagian Satgas mana personel itu ditempatkan, mulai disesuaikan dengan latar belakang personel Polri itu sendiri.

“Satgas ini kan ada sub-subnya. Untuk subpenindakan misalnya, diambil dari Direktorat Tindak Pidana Umum. Untuk subpencegahan dan sosialisasi misalnya, diambil dari Divisi Humas Polri dan sebagainya,” ujar Dwi Priyatno.

Dwi mengatakan, Presiden Jokowi memberikan waktu sesuatu minggu buat finalisasi pembentukan Satgas itu.

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/21/19543461/cegah.pungli.kementerian.lembaga.dan.pemerintah.daerah.optimalkan.pengawasan

Leave a Reply