Di Sidang MK, Utusan Jokowi Paparkan “Abuse Of Power” Oleh Petahana

JAKARTA, KOMPAS.com – Ahli yg diutus Presiden Joko Widodo, Djohermansyah Djohan, memaparkan, selama ini petahana kerap menyalahgunakan kewenangan atau abuse of power bagi memenangi pilkada.

Hal tersebut disampaikan Djohermansyah pada sidang uji materi terhadap ketentuan cuti untuk petahana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Uji materi itu diajukan oleh bakal calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yg merasa keberatan dengan kewajiban cuti untuk petahana.

Awalnya, Djohermansyah menceritakan bahwa ia telah berpengalaman selama 40 tahun di bidang otonomi dan pemerintahan daerah, baik sebagai praktisi maupun akademisi.

Sejak tahun 2005, sebanyak 67,5 persen kepala daerah terjerat perkara hukum menjelang pilkada.

“Khususnya itu dikerjakan oleh petahana baik yg maju atau pun tak dalam Pilkada,” kata Djohermansyah. 

Kemudian, ia mencontohkan sejumlah modus penyalahgunaan wewenang dalam Pilkada.

Menurut dia, modusnya akan dari penyelewengan dana bantuan sosial, penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyalahgunaan perizinan, hingga politisasi pegawai negeri sipil.

“Perilaku buruk petahana adalah fakta yg meresahkan pemerintah,” kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Djohermansyah, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mencari cara agar calon petahana tak menyalahgunakan wewenangnya.

Solusinya, dengan membuat aturan yg mewajibkan cuti pada masa kampanye.

“Cuti ketika masa kampanye diperlukan bagi menghindari penyalahgunaan wewenang luar biasa oleh petahana,” kata dia.

Ahok mengajukan uji materi ini karena beralasan tetap ingin bekerja dan mengawasi pembahasan APBD pada masa kampanye.

Ia mengajukan uji materi pasal 70 (3) UU Pilkada yg mengatur ketentuan cuti buat petahana. Dia meminta cuti untuk calon petahana dilaksanakan ketika mulai berkampanye saja.

Jika tak mau berkampanye, petahana mampu tetap melakukan pekerjaannya.

Menurut aturan yg ada dalam UU ketika ini, petahana wajib cuti selama masa kampanye atau sekitar empat bulan.

Pada pilkada serentak tahun depan itu berarti akan 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

Kompas TV Cuti Petahana Lebay? – Satu Meja

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/06/12454891/di.sidang.mk.utusan.jokowi.paparkan.abuse.of.power.oleh.petahana

Leave a Reply