Gelar Perkara Terbuka Kasus Ahok Dinilai Membuka Ruang Intervensi Baru

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian RI berencana melakukan gelar masalah terbuka terkait perkara dugaan penistaan agama yg melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Namun, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Miko S Ginting, menilai gelar kasus tersebut justru bisa membuka ruang intervensi terhadap jalannya proses penegakan hukum.

Menurut Miko, gelar kasus terbuka mampu membuat proses penyelidikan yg berjalan seolah-olah menjadi forum pengadilan. Akibatnya, opini-opini yg dilontarkan dalam proses tersebut mampu mengintervensi penegakan hukum masalah tersebut.

“Potensi intervensi oleh opini terhadap jalannya proses penyelidikan mulai terbuka dengan lebar,” ujar Miko dalam informasi tertulis Selasa (8/11/2016).

Selain itu, kata Miko, gelar kasus terbuka yg diwacanakan Kepolisian tak memiliki dasar hukum. Gelar masalah seharusnya dikerjakan pada fase penyidikan, bukan penyelidikan.

Ini merujuk pada Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

“Meskipun Pasal 71 Peraturan Kapolri tersebut mengatur tentang gelar kasus khusus bagi perkara-perkara tertentu, tapi tahapannya tetap pada fase penyidikan dan bukan penyelidikan,” ujar Miko.

Menurut Miko, seandainya perkara yg melibatkan Ahok belum memasuki fase penyidikan, maka gelar kasus buat masalah tersebut tak memiliki dasar hukum.

“Oleh karena itu, kepolisian perlu terlebih lalu menentukan perkara ini telah memasuki fase penyidikan atau belum,” ucap Miko.

Untuk itu, Miko berharap mekanisme gelar kasus dalam perkara Ahok, khususnya dalam fase penyelidikan, kembali dipertimbangkan.

“Gelar masalah yg dikerjakan secara terbuka tak memiliki dasar hukum dan sepatutnya dipertimbangkan kembali,” kata Miko.

(Baca juga: Gelar Perkara Terbuka Kasus Ahok Dinilai Tak Miliki Dasar Hukum)

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar sebelumnya mengatakan, gelar masalah dikerjakan terbuka bagi menghindari kecurigaan adanya intervensi terhadap penyelidikan perkara tersebut.

(Baca juga: Polri: Gelar Perkara Terbuka Kasus Ahok Tak Langgar Hukum)

Selama ini masalah Ahok tersebut memang menyedot perhatian masyarakat. Unjuk rasa besar bahkan terjadi pada 4 November 2016 lalu, sebagai bentuk protes atas pernyataan Ahok.

Kompas TV Kapolri: Presiden Minta Gelar Perkara “Live” & Terbuka

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/08/15395851/gelar.perkara.terbuka.kasus.ahok.dinilai.membuka.ruang.intervensi.baru

Leave a Reply