ICW Dorong Peningkatan Dana Bantuan Untuk Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menyampaikan biaya elektoral kerap memberatkan partai politik dan individu. Pasalnya, kegiatan politik membutuhkan banyak biaya dalam operasionalnya.

“Masalah kami adalah menggerakkan partai politik dan politik individu itu berat sekali karena kami melihat cost electoral dan in between of electoral,” ujar Donal usai diskusi ‘Irman Gusman dan Bobroknya Moral Elite Politik’ di Jakarta, Jumat (23/9/2016).

Donal memaparkan, rata-rata biaya politik partai berada di angka Rp 150 miliar hingga Rp 200 miliar setiap tahunnya. Dana tersebut digunakan bagi kebutuhan rutin partai.

Kebutuhan ini, lanjut Donal, membuat pada kader korupsi saat menjabat sebagai pejabat publik, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

“Tentu ini bukan angka yg sedikit, namun karena tak milik basis bagi berjalan secara kesinambungan banyak kader itu korupsi. Karena mereka menutupi pengeluaran partai yg besar,” kata Donal.

Donal mengatakan, merujuk pada data KPK per 21 Agustus 2016, ada 361 kepala daerah yg terdiri dari 343 bupati/walikota dan 18 gubernur menjadi tersangka korupsi sejak 2002.

Selain itu, sejak 2002 hingga 2014, telah ada 446 politisi di legislatif menjadi tersangka.

“Banyak penyelenggara negara yg terlibat masalah korupsi notabene adalah kader partai politik,” ucap Donal.

Guna mencegah tindak korupsi tersebut, Donal menyarankan agar dana bantuan negara buat partai politik langsung ditingkatkan.

“Pada titik ini, menurut aku negara harus hadir. Banyak negara yg telah memberikan subsidi besar kepada partai politik. Jumlahnya beragam, ada yg 30 persen, 50 persen, bahkan 70 persen bantuan negara kepada partai,” kata Donal.

Selain itu, peningkatan dana bantuan juga dimaksudkan agar partai tak dikontrol oleh sesuatu kelompok tertentu.

Selama ini, kata Donal, banyak partai politik berjalan berdasarkan keputusan elite yg menguasai saham.

Dengan adanya bantuan dana ini, partai diharapkan tak bergantung pada kelompok tertentu dalam membuat keputusan bagi kepentingan negara dan bangsa.

“Kalau dikontrol oleh sesuatu kelompok saja bukan kebijakan bagi kepentingan negara, tetapi buat kepentingan elite itu sendiri. Di situ negara harus hadir,” ucap Donal.

Kendati demikian, ia meminta partai politik tak yang berasal setuju dengan peningkatan jumlah dana bantuan.

Partai politik, tambah Donal, harus juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka dalam mengelola anggaran.

“Ini adalah paket reformasi yg harus dikerjakan secara berimbang. Partai jangan cuma mau dinaikkan uang secara jumlahnya, tetapi juga harus setuju meningkatkan tata kelola,” ujar Donal.

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/09/24/06344271/icw.dorong.peningkatan.dana.bantuan.untuk.parpol

Leave a Reply