Integritas Presiden Dinilai Lebih Penting Ketimbang “Orang Indonesia Asli”

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, Arie Sudjito menilai, integritas seorang calon presiden dan wakil presiden lebih penting, ketimbang berdebat soal penambahan frasa “orang Indonesia asli” di UUD 1945.

Wacana penambahan frasa tersebut dimunculkan PPP apabila UUD 1945 diamandemen.

Menurut dia, integritas seorang calon presiden dan wakil presiden mampu dilihat dari sejauh mana rencana implementasi kebijakan yg dicanangkan, apakah berorientasi kepada kepentingan nasional atau tidak.

“Kita butuh pemimpin yg berintegritas, milik semangat nasionalisme, dan melindungi sumber daya alam Indonesia. Itu debatnya, bukan asli atau tidak. Jangan ditarik pada isu itu,” kata Arie ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (4/10/2016).

Meski tidak setuju dengan diskursus yg disampaikan PPP, ia menegaskan, bukan berarti dirinya lebih setuju seandainya Indonesia dipimpin orang asing.

Ia menilai, pemerintah ke depan memiliki tantangan yg lebih besar dari pada sekadar memperdebatkan asal-usul pasangan calon.

“Perdebatannya soal kesejathteraan, soal keadilan, soal nasionalisme. Berdebatlah tantangan Indonesia buat mewujudkan kesejahteraan dan nasionalisme itu,” kata dia.

Orang Indonesia Asli

Sebelumnya, PPP mengusulkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yg mengharuskan bahwa presiden dan wakil presiden yaitu “orang Indonesia asli”.

Definisi “orang Indonesia asli” yg dimaksud PPP adalah perorangan, warga negara Indonesia yg berasal-usul dari suku atau ras yg berasal atau asli dari wilayah Indonesia.

Dengan demikian, WNI yg memiliki darah atau keturunan asing dianggap PPP tak mampu menjadi presiden atau wakil presiden.

(Baca: Politisi PDI-P: Usulan Presiden “Orang Indonesia Asli” Hanya Meramaikan Suasana)

Usulan amandemen tersebut disampaikan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy ketika memberikan sambutan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) DPP PPP di Jakarta, Senin (3/10/2016).

Dalam Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 disebutkan, “Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tak pernah menerima kewarganegaraan yang lain karena kehendaknya sendiri, tak pernah mengkhianati negara, serta bisa secara rohani dan jasmani bagi melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden“.

Menurut Romi, perubahan bunyi pasal tersebut sangat diperlukan sebagai ketegasan sikap dan semangat nasionalisme.

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/04/19560941/integritas.presiden.dinilai.lebih.penting.ketimbang.orang.indonesia.asli.

Leave a Reply