“Jangan Curigai Presiden Akan Benturkan TNI-Polri Dengan Rakyat”

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, konsolidasi politik yg dikerjakan Presiden Joko Widodo kepada TNIPolri jangan diartikan sebagai upaya dalam menghadapi tuntutan sejumlah organisasi kemasyarakatan pasca-unjuk rasa 4 November 2016.

Menurut Tedjo, kunjungan Presiden Jokowi ke markas TNIPolri tak mampu dipandang sebagai upaya penegasan kekuasaan.

Sebab, secara jelas konstitusi menyatakan bahwa institusi Polri dan TNI sebagai alat negara dalam menjaga keamanan, bukan sebagai alat melegitimasi kekuasaan.  

“Jangan diartikan safari politik Presiden Jokowi kemarin sebagai upaya mendekati TNIPolri dalam menghadapi tuntutan sejumlah ormas Islam. Jangan dipandang sebagai penegasan kekuasaan,” kata Tedjo dalam diskusi di Jakarta, Minggu (13/11/2016).  

Tedjo menuturkan, sebagai kepala negara, Presiden Jokowi memiliki kewenangan untuk  mengimbau, melalui aparat keamanannya. Sehingga, setiap gerakan masyarakat yg muncul berjalan tertib dan aman.

Dia juga membantah anggapan seandainya langkah Presiden Jokowi tersebut yaitu upaya buat membenturkan aparat TNIPolri dengan masyarakat yg mulai berunjuk rasa.

“Sebetulnya hal demikian ini sah-sah saja sebagai seorang kepala negara bagi meminta atau mengimbau agar gerakan-gerakan ini berjalan aman,” ujar Tedjo.

“Presiden sebagai pemegang komando tertinggi. Saya rasa jangan mencurigai Presiden mulai membenturkan TNI dengan rakyat. Tidak demikian,” kata dia.

Sepekan belakangan ini, Presiden Joko Widodo sibuk melakukan konsolidasi.

Pasca-demo 4 November yg menuntut ketegasan dalam penanganan perkara dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, Jokowi berkomunikasi dengan organisasi kemasyarakatan Islam, ulama, para tokoh agama, hingga satuan-satuan di TNI dan Polri.  

Pada 7 November 2016, mendadak, Presiden Jokowi menggelar apel militer di Kantor Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat.

Dua pesan dia sampaikan. Pertama, TNI jangan sampai mentolerir gerakan memecah belah dan mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi.  

“Jangan ragu bertindak demi keutuhan NKRI kita,” kata dia.

Kedua, Jokowi meminta TNI memperbaiki diri. TNI diminta memegang teguh kesatuan komando, memegang teguh Sapta Marga dan sumpah prajurit.

Kemudian pada 8 November 2016, Jokowi menyambangi Polri. Seusai sarapan nasi kotak dengan menu yg sama bersama 602 personel Polri, Presiden meminta Polri jangan kalah oleh kelompok-kelompok kecil yg ingin merusak keberagaman dan persatuan di Indonesia.

“Jangan ragu dalam bertindak buat penegakkan hukum yg tegas. Tidak boleh institusi sebesar Polri, ragu, kalah apalagi, terhadap kelompok, organisasi atau tokoh siapapun,” ujar Jokowi.

(Baca juga: Jokowi: Negara Harus Kuat, Tidak Boleh Polri Kalah dengan Kelompok Perusak!)

Selang sesuatu hari, pada 10 November 2016, Presiden menyambangi Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Cijantung.

Setelah sempat mendapatkan penjelasan soal betapa mematikannya senjata yg dimiliki Kopassus, Jokowi menyampaikan bahwa Kopassus adalah pasukan cadangan yg mampu ia gerakkan sewaktu-waktu seandainya negara dinilai dalam keadaan darurat.

(Baca: Di Markas Kopassus, Jokowi Sebut Pasukan Cadangan Bisa Dia Kerahkan Saat Darurat)

Kompas TV Safari Presiden Jokowi Seusai 4 November (Bag 2)

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/14/06304781/.jangan.curigai.presiden.akan.benturkan.tni-polri.dengan.rakyat.

Leave a Reply