Kabareskrim: Sekarang, Pelaku “Politik Uang” Bisa Dipidana

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengingatkan pasangan calon kepala daerah yg mulai mengikuti Pilkada serentak 2017 bagi menghindari politik uang.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur sanksi pidana untuk pihak manapun yg menjalankan praktik politik uang.

“Dalam undang-undang yg sekarang, money politic mampu dipidana. Di UU Pemilu, itu mampu dipidana,” ujar Ari di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (13/10/2016).

Pada Pilkada serentak 2015, undang-undang ini belum berlaku.

Baru pada Pilkada tahun depan, aturan yg tercantum dalam Pasal 73 ayat (3) itu mampu diterapkan. 

“Tindak pidana materil baru dianggap selesai apabila akibat yg dikehendaki benar-benar terjadi. Maksudnya, mempengaruhi seseorang bagi tak memilih atau memilih seseorang,” kata Ari.

Jika mampu dibuktikan bahwa orang tersebut memilih atau tak memilih karena ada uang yg dijanjikan, maka tindak pidana itu terpenuhi.

Namun, seandainya tidak ada bukti yg dapat memperlihatkan adanya politik uang beserta dampaknya secara nyata, proses pidana mampu gugur.

Sanksi, kata Ari, diatur dalam Pasal 187 poin A hingga D dalam UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam pasal tersebut disebut bahwa orang yg terlibat politik uang sebagai pemberi dapat dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan.

Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

(Baca: Mendagri Harap Tak Ada Politik Uang Sekecil Apa Pun Saat Pilkada)

Tak cuma kepada pemberi, penerima uang berbau politik itu juga dikenakan sanksi pidana yg sama dengan pihak pemberi.

Ari pun mengingatkan para penyidik bagi melakukan penyidikan terkait politik uang dengan profesional.

“Karena tak menutup kemungkinan mulai dijadikan kendaraan buat mengalahkan lawan politiknya buat membuat seolah-olah terjadi money politic,” kata Ari. 

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/13/15560931/kabareskrim.sekarang.pelaku.politik.uang.bisa.dipidana

Leave a Reply