“Kalau Enggak Mau Dikritik, Jangan Jadi Pejabat”

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Advokasi dan Kampanye YLBHI, Bahrain mengkritik usulan pemerintah buat memasukkan pasal penghinaan pemerintah di dalam RUU KUHP.

Melalui usulan tersebut, pemerintah berharap agar setiap bentuk penghinaan terhadap pemerintah masuk dalam kategori tindak pidana.

“Kalau enggak mau dikritik, enggak perlu jadi pejabat. Tidur saja di rumah,” tegas Bahrain ketika dijumpai di Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Di sejumlah negara maju, seperti Jerman dan Amerika Serikat, menurut dia, pasal seperti itu telah tak lagi digunakan.

Bahkan, apabila ada seorang warga yg mengkritik bahkan menghina kepala negara, dianggap sebagai sebuah bentuk kebebasan berekspresi.

“Tapi kami kan juga dibatasi oleh norma kesusilaan, agama. Sepanjang memang batasan itu tak dilanggar, aku kira enggak perlu jadi masalah,” ujarnya.

Ia menambahkan, dua waktu dahulu Mahkamah Konstitusi juga sudah mencabut ketentuan pasal penghinaan presiden di dalam KUHP.

Menurut dia, bentuk pasal penghinaan pemerintah dan penghinaan presiden relatif sama. Ia mengatakan, sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, seorang presiden telah seharusnya bersedia menerima kritikan dari masyarakat.

Kritik, kata Bahrain, yaitu bagian dari aspek demokrasi atau penyampaian pendapat yg dilindungi UU.

“Dalam berdialog kalau dia (Presiden) berbeda pendapat dengan kita, tetap kalian hormati. Bukan dipidana. Dikurung orang kayak zaman Orba saja,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengusulkan agar pasal penghinaan pemerintah masuk dalam kategori tindak pidana.

(Baca: Pasal Penghinaan Pemerintah Masuk dalam Draf RUU KUHP)

Pasal tersebut bertujuan melindungi pemerintah yg dibentuk secara sah dan dijamin oleh undang-undang dalam melaksanakan tugasnya.

“Perorangan saja dilindungi undang-undang, kok pemerintah yg dibentuk secara sah tak dilindungi undang-undang,” kata Ketua Tim Perumus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Muladi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/18/21103281/.kalau.enggak.mau.dikritik.jangan.jadi.pejabat.

Leave a Reply