KPK: Ironis, Irman Gusman Korupsi Dengan Dalih Kepentingan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menyesalkan praktik korupsi yg diduga dikerjakan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman.

Pejabat publik yg seharusnya menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat itu justru diduga melakukan praktik koruptif dengan dalih bagi kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan anggota Tim Biro Hukum KPK Indra Mantong Batti ketika mengatakan jawaban atas gugatan yg diajukan tim kuasa hukum Irman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2016).

(Baca: Dalam Praperadilan, Irman Gusman Merasa Dijebak)

KPK beranggapan, anggota Dewan seharusnya berkomitmen tinggi buat memberikan pengabdian kepada masyarakat dan tak menimbulkan konflik kepentingan melalui pengaruh yg dimiliki.

“Alangkah ironinya, apabila pejabat atau pihak yg semestinya menindaklanjuti aspirasi, malah melakukan tindakan korupsi dengan dalih bahwa tindakannya tersebut buat kepentingan masyarakat yg diwakili agar ketersediaan pasokan gula cukup memadai dan harga gula menjadi terjangkau,” ujarnya.

(Baca: Pengacara Minta Hakim Putuskan Penangkapan Irman Gusman Tidak Sah)

Ia menambahkan, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi memang belum mencantumkan delik memperdagangkan pengaruh.

Namun, dalam prinsip hukum internasional yg terdapat di dalam United Nation Convention Against Corruption yg sudah diratifikasi, tindakan itu berlaku sebagai hukum positif dan mampu diterapkan.

“Sejarah mencatat bahwa pengadilan pernah memiliki pengalaman dalam menyidangkan masalah korupsi dengan latar belakang memperdagangkan pengaruh,” kata dia.

 

(Baca: Istri Sebut KPK Renggut Hak Asasi Irman Gusman)

Kasus yg dimaksud merupakan suap impor daging sapi yg disidangkan 2013. Salah sesuatu terdakwa yg diputus bersalah adalah mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaq.

Ia menambahkan, KPK sepakat apabila lembaga praperadilan menjadi lembaga yg memberikan perlindungan hukum kepada tersangka.

Meski demikian, KPK tidak sependapat apabila praperadilan justru dijadikan alat buat menghindari proses penegakan hukum.

Kompas TV Irman Gusman Gugat Praperadilan terhadap KPK

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/26/12595351/kpk.ironis.irman.gusman.korupsi.dengan.dalih.kepentingan.masyarakat

Leave a Reply