KPK: OTT Tidak Mewajibkan Adanya Surat Penangkapan

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Biro Hukum KPK, Setiadi mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) tak harus disertai surat perintah penangkapan.

Ini menanggapi tudingan KPK menyalahi prosedur lantaran menangkap mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman tanpa surat penangkapan.

Menurut Setiadi, penangkapan bisa dikerjakan setelah penyelidik maupun penyidik menemukan objek hasil kejahatan korupsi.

Setiadi mengungkap, itu diatur dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP. Pasal tersebut berbunyi;

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan langsung sesudah dua ketika tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yg melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yg diduga keras sudah dipergunakan bagi melakukan tindak pidana itu yg memamerkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau menolong melakukan tindak pidana itu“.

Mengacu pada bunyi pasal tersebut, menurut Setiadi, KPK tak menyalahi prosedur ketika menangkap Irman di rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu, (17/9/2016) lalu.

(Baca: Di Sidang Praperadilan, Istri Irman Gusman Sebut Penyelidik KPK Tidak Sopan)

“Tindak pidana korupsi dimana yg bersangkutan menyampaikan ‘ya aku membawa bungkusan atau bingkisan’, setelah dicek ternyata isinya uang. Berarti dalam hal ini OTT telah jelas. OTT tak mewajibkan adanya surat itu (surat perintah penangkapan).” kata Setiadi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (27/10/2016).

Ia menambahkan, tak mungkin KPK membuat surat penangkapan di lokasi penangkapan atau kembali ke kantor terlebih dulu bagi membikin surat dapat menangkap Irman.

“Kalau kalian kembali ke kantor lagi, hilang kesempatan (penangkapan) itu. Kan tak mungkin mengetik surat perintah di TKP (tempat kejadian perkara). Pemahaman hukumnya seperti itu,” kata dia.

(Baca: Jadi Ahli Praperadilan Irman Gusman, Mantan Hakim MK Jelaskan soal OTT dan Penangkapan)

KPK sebelumnya menangkap Irman bersama Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istri Xaveriandy, merupakan Memi, serta adik Xaveriandy, Willy Sutanto.

Penyidik KPK juga mengamankan uang tunai Rp 100 juta yg dibungkus plastik berwarna putih. Uang tersebut diduga digunakan Xaveriandy buat menyuap Irman terkait pengurusan kuota gula impor yg diberikan Bulog.

Berdasarkan gelar kasus yg dikerjakan pimpinan KPK dan penyidik, Irman, Xaveriandy, dan Memi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap ini.

Awalnya, KPK menangani kasus yang lain punya Xaveriandy, merupakan penangkapan 30 ton gula pasir tanpa label Standar Nasional Indonesia (SNI) yg tengah berjalan di Pengadilan Negeri Padang.

Dalam masalah tersebut, KPK juga memutuskan Xaveriandy sebagai tersangka karena memberi suap Rp 365 juta kepada Farizal, jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Kompas TV Irman Gusman Gugat Praperadilan terhadap KPK

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/27/23390081/kpk.ott.tidak.mewajibkan.adanya.surat.penangkapan

Leave a Reply