KPK Tahan Ketua Komisi A DPRD Kebumen

JAKARTA, KOMPAS.com – KPK menahan Ketua Komisi A DPRD Kebumen, Jawa Tengah, Yudhi Tri H pascaditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait anggaran Dinas Pendidikan pemerintah kabupaten Kebumen dalam APBN Perubahan 2016.

“Tersangka YTH (Yudhi Tri H) ditahan di rumah tahanan kelas I Jakarta Timur cabang gedung KPK,” kata pelaksana tugas (Plt) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Minggu (16/10/2016), seperti dikutip Antara.

Sedangkan tersangka lain, merupakan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kebumen Sigit Widodo ditahan di rumah tahanan kelas I Jakarta Timur cabang KPK yg berlokasi di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur.

Saat keluar, Yudhi yg yaitu politisi dari PDI Perjuangan tersebut mengaku hanyalah perantara.

“Tidak tahu, aku hanya membawa,” kata Yudhi singkat.

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Yudhi dan Sigit pada Sabtu (15/10/2016) di dua tempat di Kebumen, Jawa Tengah.

Selain itu, KPK mengamankan empat orang yang lain yg masih berstatus saksi, merupakan Ketua fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kebumen Dian Lestari, anggota DPRD Kebumen dari fraksi PAN Suhartono.

Kemudian, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Kebumen Andi Pandowo dan Direktur PT OSMA cabang Kebumen Salim.

Yudhi, Dian dan Suhartono diketahui sama-sama duduk di Badang Anggaran (Banggar) dan Komisi A yg mengurus bidang hukum dan pemerintahan.

Namun, baru Yudhi dan Sigit yg ditetapkan sebagai tersangka penerima suap berdasarkan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yg menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan buat menggerakkan agar melakukan atau tak melakukan satu dalam jabatannya, yg bertentangan dengan kewajibannya diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Keduanya diduga menerima suap terkait proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dengan total nilai proyek Rp 4,8 miliar bagi pengadaan buku, alat peraga dan peralatan teknologi keterangan dan komunikasi (TIK).

KPK menduga keduanya membuat kesepakatan dengan pengusaha dari Jakarta bagi mendapatkan proyek dengan imbalan 20 persen dari nilai Rp 4,8 miliar. Namun, kesepakatan yg terjadi adalah Rp 750 juta.

Pada OTT kemarin, KPK mengamankan uang Rp 70 juta dari tangan Yudhi sebagai bagian dari kesepatan.

(baca: KPK Minta Direktur Osma Grup Serahkan Diri)

KPK ketika ini masih mencari Direktur PT OSMA Grup Hartoyo dan belum menetapkannya sebagai tersangka.

“Itu taktis penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan ketika ditanya mengapa belum memutuskan Hartoyo sebagai tersangka.

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/16/18165961/kpk.tahan.ketua.komisi.a.dprd.kebumen

Leave a Reply