Mantan TPF Kasus Munir: Kepres Menyebut Pemerintah Yang Berwenang Umumkan Hasil Investigasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Anggota Tim Pencari Fakta (TPF) perkara pembunuhan Munir Said Thalib, Usman Hamid mengatakan, laporan hasil penyelidikan tim TPF telah seharusnya dibuka oleh pemerintah.

TPF, kata Usman, bukannya enggan menyerahkan kembali dokumen hasil investigasi ke pemerintah atau membuka hasil penyelidikannya ke publik meski ada masukan TPF mampu melakukan hal tersebut.

Menurut Usman, seandainya itu dikerjakan justru mulai menyalahi aturan.

“Kalau mantan TPF yg buka dan umumkan, tak etis dan tak ada dasar hukum dan aturannya,” ujar Usman ketika dihubungi, Minggu (16/10/2016).

Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra pada Kamis (13/10/2016) dulu menyebut bahwa pemerintah tak perlu pusing bagi mencari dokumen hasil penyelidikan TPF.

Sebab, menurut Yusril, TPF masih mempunyai salinan arsip dokumen tersebut. Salinan itu, kata dia, tinggal dikirimkan lagi ke Presiden Joko Widodo.

(Baca: Yusril: TPF Kirim Ulang Dokumen Kasus Munir, Jokowi Umumkan, Selesai Masalah)

Namun, Usman menjelaskan, secara resmi TPF telah dibubarkan. Sehingga, bukan lagi kewenangan TPF bagi membuka laporan tersebut.

“Sebagai mantan TPF pasti bersedia (membuka laporan). Namun segala pihak terutama yg paham hukum perlu menyadari bahwa secara legal formal, TPF telah berakhir 23 Juni 2004,” kata dia.

Selain itu, lanjut Usman, dalam Keppres Nomor 111 tahun 2004 tentang pembentukan TPF perkara pembunuhan Munir, disebutkan bahwa yg berwenang membuka laporan ke publik adalah pemerintah.

Sehingga, menurut dia, menjadi hal yg aneh seandainya laporan tersebut justru dibuka oleh TPF. “Kalau (TPF) diminta bagi buka dan ungkap, aku makin heran. Diktum kesembilan Keppres tersebut menyatakan bahwa Pemerintah yg mengumumkan laporan,” ujarnya.

Seperti diketaui, Komisi bagi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memenangkan gugatan terhadap Kementerian Sekretariat Negara terkait permohonan agar pemerintah mempublikasikan laporan TPF masalah pembunuhan Munir.

Pemerintah diminta langsung mengumumkan hasil penyelidikan TPF perkara kematian Munir, seperti yg dimohonkan.

Namun, Kemensetneg bersikukuh bahwa laporan TPF atas kematian Munir tak ada pada mereka.

(Baca: Pemerintah Pastikan Berkomitmen buat Tuntaskan Kasus Munir)

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Alexander Lay mengatakan, berdasarkan pemberitaan media massa, laporan TPF kematian Munir diserahkan dan dipegang Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Karena keberadaan laporan tersebut yg misterius, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo buat menelusurinya. Jokowi menginginkan masalah kematian Munir dituntaskan.

Kompas TV Kemana Hilangnya Dokumen TPF Munir?

 

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/16/11403861/mantan.tpf.kasus.munir.kepres.menyebut.pemerintah.yang.berwenang.umumkan.hasil.investigasi

Leave a Reply