Masalah Pajak Yang Membelit Google Di Indonesia

KOMPAS.com – Google terbelit persoalan pajak di Indonesia. Minggu dahulu diberitakan, Google Indonesia menghadapi kemungkinan penyelidikan karena terindikasi melakukan pelanggaran pajak.

“Kami mulai meningkatkan tahapan ke investigasi karena mereka menolak diperiksa. Ini yaitu indikasi adanya tindak pidana,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Reuters, Kamis (15/9/2016).

Google Indonesia dianggap mengemplang pajak karena belum menjadi badan usaha tetap (BUT). Dengan kata lain, Google Indonesia belum menjadi wajib pajak.

Selama ini Gogle cuma membuat kantor perwakilan di Indonesia, bukan kantor tetap. Oleh karena itu, transaksi bisnis Google yg terjadi di Tanah Air tidak berpengaruh pada peningkatan pendapatan negara.

Padahal, transaksi bisnis periklanan di dunia digital (yang yaitu ladang usaha Google) pada tahun 2015 saja mencapai 850 juta dollar AS atau sekitar 11,6 triliun.

Polemik seputar status BUT

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan mulai selalu mengejar kewajiban perpajakan yg belum dipenuhi secara tepat oleh perusahaan Google di Indonesia.

“Mereka sudah menolak diperiksa dan menolak ditetapkan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT), maka kalian mulai melakukan langkah lebih keras,” kata Hanif.

Alasannya, Google Indonesia cuma beroperasi sebagai kantor perwakilan, bukan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT). Dengan demikian, Google tak pernah dipotong PPN maupun PPh-nya.

Juru bicara Kementerian Kominfo, Noor Iza membenarkan bahwa keberadaan Google di Indonesia baru berupa kantor perwakilan saja, dan hilir mudik transaksi pun dikerjakan di Singapura.

Di Indonesia, menurut Noor Iza, Google justru melarikan uang transaksinya ke Singapura sehingga setiap transaksi tersebut lolos dari pajak.

“Coba cek. Pool (Google) kawasan Asia Pasifik itu ke sesuatu negara. Google itu transaksinya diarahkan ke Google Inc yg berada di Singapura,” ujar Noor.

“Kita berharap Google mulai mampu arif dalam persoalan bisnis ini dan memberikan kesetaraan. Transaksi-transaksi jangan di-pool di negara tertentu saja, yg (berakibat) merugikan negara-negara yg memberikan expenditure-nya ke Google,” ujarnya.

Noor Iza mengakui raksasa mesin pencari itu telah membentuk perusahaan lokal atas nama PT Google Indonesia. Namun, hal itu tak berarti perusahaan telah membentuk badan usaha tetap (BUT) dan taat pajak.

Baca: Kemenkominfo: Uang Transaksi Google di Indonesia Lari ke Singapura

“(PT Google Indonesia) itu hal yg berbeda. BUT memang mampu berbentuk apa saja, ini istilah dari permanent establishment. Tapi Google Indonesia itu perusahaan, badan hukum, dapat saja hanya sebagai perwakilan. Jadi belum tentu BUT,” ujarnya ketika dihubungi KompasTekno, Jumat (16/9/2016).

Sebagai informasi, kantor Google Indonesia berada di Sentral Senayan II, Jalan Asia Afrika, Jakarta. Kantor perwakilan tersebut akan ditempati Google sejak tahun 2013.

Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak, Google di Indonesia sudah terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di KPP Tanah Abang III dengan status sebagai PMA sejak 15 September 2011 dan yaitu “dependent agent” dari Google Asia Pacific Pte Ltd di Singapura.

Dengan demikian, menurut Pasal (2) ayat (5) huruf (N) UU Pajak Penghasilan, Google seharusnya berstatus sebagai BUT, sehingga setiap pendapatan maupun penerimaan yg bersumber dari Indonesia berhak dikenakan pajak penghasilan.

Tanggapan Google

Juru bicara Google Indonesia sendiri menyebutkan bahwa selama ini pihaknya sudah membayar pajak dan mengikuti berbagai peraturan yg ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Perusahaan pun diklaim telah berdiri sebagai badan hukum Indonesia.

“PT Google Indonesia sudah beroperasi sebagai perusahaan Indonesia sejak tahun 2011. Kami sudah dan mulai selalu bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia dan sudah dengan taat membayar segala pajak yg berlaku di Indonesia,” ujar Head of Corporate Communication Google Indonesia, Jason Tedjakusuma, ketika dihubungi KompasTekno, Jumat (16/9/2016).

Baca: Dituding Tak Bayar Pajak di Indonesia, Ini Jawaban Google

Masalah pajak ini memang telah menjadi perhatian pemerintah sejak dua tahun belakangan.

Keberadaannya di Indonesia cuma sebagai kantor perwakilan sehingga transaksi bisnis yg terjadi di Tanah Air tak berpengaruh ke pendapatan negara.

Seperti disebut di atas, transaksi bisnis periklanan di dunia digital di Indonesia pada tahun 2015 saja mencapai 850 juta dollar AS atau sekitar 11,6 triliun.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, 70 persen dari nilai itu didominasi perusahaan internet global (OTT) yg beroperasi di Indonesia, termasuk Google.

Haruskah diblokir?

Executive Director ICT Watch, Donny B.U. turut bicara terkait polemik pajak Google di Indonesia. Menurut Donny, meski Google salah, namun pemerintah sebaiknya tidak segera memblokirnya.

Pasalnya, Google yaitu platform yg dipakai oleh banyak orang di Indonesia. Pemblokiran platform tersebut bakal membuat banyak orang, terutama yg hidup dari dunia internet, terkena imbasnya.

“(Kalau diblokir) ya pasti gak dapat pake Gmail, googling, dan nonton YouTube. Tentu tetap harus dicarikan solusi terbaik, yg seminim mungkin memberikan dampak merugikan untuk masyarakat,” terang Donny ketika dihubungi KompasTekno, Jumat (16/9/2016).

Di sisi lain, pemerintah juga mesti tegas terhadap persoalan perpajakan ini. Tindak pemblokiran dapat saja diambil setelah dikerjakan berbagai upaya yang lain dan ternyata tak berhasil.

Penyelidikan terhadap Google baru mulai dikerjakan paling cepat pada akhir bulan September.

Bukan di Indonesia saja

Indonesia bukan satu-satunya negara yg tengah mengincar Google agar patuh terhadap kewajiban pajak. Setidaknya ada tiga negara yang lain yg sedang menguber-uber Google agar membayar pajaknya, yakni Inggris, Perancis, dan Italia.

Baca: Selain di Indonesia, Pajak Google Dipermasalahkan di 4 Negara Ini

Google disebut sengaja memanfaatkan celah hukum agar dapat membayar pajak sekecil-kecilnya padahal sudah meraup pendapatan sebesar-besarnya.

Di samping Google, perusahaan OTT asing yang lain yg tengah disorot oleh Pemerintah Indonesia soal pajak ini termasuk Yahoo, Facebook, dan Twitter.

Baca juga:
Cara Google Memanfaatkan Celah buat Menghindari Pajak
Pajak Saja Tembus Triliunan Rupiah, Google Dapat Duit Dari Mana?

Sumber:

http://tekno.kompas.com/read/2016/09/19/09153207/masalah.pajak.yang.membelit.google.di.indonesia

Leave a Reply