Mendagri: Apa “Fair” Partai Baru Langsung Mengajukan Capres?

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah bertemu dengan perwakilan sejumlah partai baru buat membicarakan mengenai revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Menurut dia, parpol baru keberatan dengan usulan pemerintah yg memakai hasil pemilihan legislatif 2014 sebagai syarat mengusung capres pada 2019.

Dengan aturan itu, partai baru yg tak ikut pemilu 2014 seperti Partai Perindo, Partai Idaman dan Partai Solidaritas Indonesia, tak dapat segera ikut mengusung capres pada pemilu 2019 mendatang.

(Baca: Jokowi: Revisi UU Pemilu Jangan Terjebak Perangkap Politik Jangka Pendek)

“Hasil lobi, mereka tetap ingin otomatis mengajukan capres, tetapi apakah ini fair?” kata Tjahjo ketika menjadi pembicara dalam Pertemuan Nasional I Legislatif dan Eksekutif Partai Golkar di Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Tjahjo menilai tak adil seandainya partai yg baru lolos verifikasi Menteri Hukum dan HAM mempunyai hak yg sama dengan parpol lama.

Dia ingin agar partai-partai baru berjuang terlebih dulu buat merebut kursi di parlemen.

“Karena kan belum terbukti bahwa partai ini diinginkan masyarakat,” tambah dia.

Namun pada akhirnya, Tjahjo menyerahkan sepenuhnya kepada sepuluh fraksi di DPR. Sebab, revisi UU yg diusulkan pemerintah belum final dan harus disepakati bersama dengan DPR.

Selain persoalan syarat ambang batas pencalonan presiden, tambah Tjahjo, ada sejumlah isu krusial yang lain yg kemungkinan mulai menjadi perdebatan di UU Pemilu.

Isu yg menjadi sorotan antara yang lain terkait sistem proporsional terbuka atau tertutup, kemungkinan calon tunggal, hingga penguatan Badan Pengawas Pemilu.

(Baca: Perindo dan Idaman Siap Gugat UU Pemilu, PSI Masih Pusing Verifikasi)

“Saya percaya seluruh partai milik strategi, mari kalian cari titik temu yg baik sehingga pileg dan pilpres dapat berjalan dengan baik,” kata dia.

Partai Perindo dan Partai Idaman sebelumnya mengaku keberatan dengan aturan bahwa hasil pileg 2014 menjadi syarat mengusung capres 2019.

Kedua partai menanggap pemerintah telah melanggar konstitusi dan mulai menggugat ke Mahkamah Konstitusi apabila aturan tersebut diloloskan.

 

 

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/09/27/15503311/mendagri.apa.fair.partai.baru.langsung.mengajukan.capres.

Leave a Reply