Mendagri: RUU Pemilu Masih Bisa Diubah

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah mulai terus memperhatikan aspirasi masyarakat.

Setiap kritik yg disampaikan, kata tjahjo, menjadi catatan agar lebih baik ke depannya.

Termasuk soal Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) yg sudah disampaikan ke DPR.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat menilai penyusunan RUU Pemilu terkesan terburu-buru. Pasalnya, RUU tersebut belum mengakomodasi sistem penegakan hukum Pemilu yg adil.

Selain itu, sejumlah pasal juga justru bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kan masih rancangan UU. Namanya masih Rancangan UU masih mampu diubah, diselaraskan, diluruskan dalam pembahasan awal Pansus dengan DPR,” kata Tjahjo melalui pesan tertulisnya, Minggu (6/11/2016).

Ia menambahkan, selain mendengarkan aspirasi masyarakat, pembuatan UU juga harus mencakup masukan dari partai politik.

Maka dari itu, seandainya ada hal di dalam RUU Pemilu yg telah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat kurang mengakomodasi bakal diselaraskan lagi.  

“Apapun masukan-masukannya kita perhatikan. Posisi Pemerintah kan menyerap aspirasi masyarakat melalui para pemerhati demokrasi, dan kedaulatan partai politik juga harus diperhatikan. Pileg dan pilpres kan juga ‘gawenya’ partai politik,” kata Politisi PDI-P itu.

Sebelumnya, Peneliti Perkumpulan bagi Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhan mengatakan, terdapat struktur yg tak tepat dalam aspek penegakan hukum dalam Pemilu.

Hal itu kelihatan dari urutan yg tidak sesuai ketika membahas definisi dan mekanisme penanganan pelanggaran.

Dalam draf RUU Pemilu, pemerintah menempatkan mekanisme pembahasan penanganan pelanggaran terlebih dahulu, baru kemudian membahas definisinya.

(Baca: RUU Pemilu Belum Akomodir Penegakan Hukum yg Adil)

Hal itu, kata Titi, menimbulkan kerancuan untuk penyelenggara dan peserta Pemilu. Sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan partai politik mulai kebingungan mengidentifikasi apa saja yg tergolong pelanggaran.

Selain itu, dalam formulir laporan sengketa Pemilu, cuma perlu menuliskan nama pelapor, terlapor, serta keputusan KPU yg menjadi sebab sengketa.

Sementara itu, Lembaga Penelitian Konstitusi dan Demokras (KODE) Inisiatif menemukan adanya 23 pasal krusial dalam RUU Pemilu.

Ketua KODE Inisiatif, Veri Junaidi menilai, seandainya pasal-pasal ini dibiarkan keberadaannya mulai berakibat pelanggaran terhadap konstiusi atau pasal-pasal tersebut mampu dikatakan inskonstitusional.

(Baca: 23 Pasal di RUU Pemilu Berpotensi Langgar UUD 1945)

“Kalaupun tetap dipaksakan, justru berpotensi dibatalkan oleh MK. Kondisi ini tentu tak mulai menguntungkan terhadap penataan grand desain kepemiluan,” ujarnya.

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/06/19204391/mendagri.ruu.pemilu.masih.bisa.diubah

Leave a Reply