Ombudsman Anggap Pungli Sulit Diberantas Jika Pemimpinnya Tak Peduli

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida mengatakan, pemberantasan pungutan liar di segala instansi mampu dikerjakan yang berasal ada kemauan kuat. Pasalnya, praktik pungutan liar atau pungli banyak dijumpai dalam keseharian dan dianggap hal lumrah oleh masyarakat.

Salah sesuatu kemauan itu adalah kemauan pimpinan instansi bagi melakukan bersih-bersih oknum nakal di lembaga yg dia pimpin.

“Untuk minerba (minera dan batubarat) misalnya, masalah Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara). Itu bagian kebobrokan dalam minerba. Menterinya, Dirjennya, tak ada yg peduli karena telah biasa begitu,” ujar Ida dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (15/10/2016).

Ida mengapresiasi langkah gesit Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam aksinya mereformasi Polri. Kemauan buat bersih-bersih Polri itu kelihatan dari sejumlah penindakan oknum polisi yg melanggar kode profesi, etik, hingga pidana.

“Hadirnya Tito mulai terjadi suasana baru di internal,” kata Ida. Alih-alih pemerintah membentuk tim khusus pemberantasan pungli, Ida menganggap sebaiknya pengawasan internal di masing-masing instansi pemerintah diperketat.

Fungsi pengawasan oleh inspektorat jenderal melekat terhadap semua jajaran pegawai di instansi itu, tidak terkecuali pimpinannya, sebagaimana yg terjadi dalam tangkap tangan tiga PNS Kementerian Perhubungan dua waktu lalu.

Polisi mendapatkan keterangan dari Kemenhub bahwa ada stafnya yg terlibat aksi pungli. Menurut Deputi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Muhammad Yusuf Ateh, Kemenhub yaitu salah sesuatu atensi mereka.

“Yang terjadi adalah, unit yg banyak pengaduannya disampaikan ke menteri. Menteri sampaikan segera ke Bareskrim,” kata Yusuf.

Yusuf berharap, kementerian dan instansi yang lain melakukan hal serupa seperti Kemenhub. Ia memegang daftar sejumlah kementerian dan instansi yg memiliki banyak laporan atas pungli dan korupsi. Namun, ia enggan membeberkannya.

Yang jelas, kata Yusuf, dengan adanya perintah Presiden buat sapu bersih pungli, semakin banyak masyarakat yg melaporkan pelanggaran itu.

“Dengan adanya peraturan itu, kita seperti mendapat kekuatan. Kalau Menteri PAN saja, percepatan penanganannya kurang,” kata dia.

Kompas TV Kapolda Jateng Sidak Kantor Samsat Terkait Pungli

 

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/15/17300051/ombudsman.anggap.pungli.sulit.diberantas.jika.pemimpinnya.tak.peduli

Leave a Reply