Pimpinan KPK: Penetapan Tersangka Tak Perlu Tunggu Pemeriksaan Nur Alam

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, penetapan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka tak perlu menunggu pemeriksaan yg bersangkutan sebagai saksi.

Selain itu, penetapan tersangka tak perlu menunggu penghitungan kerugian negara.

“Kan tak harus memeriksa yg bersangkutan. Kami dalam melakukan penetapan tersangka atau apa kan minimal telah memiliki beberapa alat bukti,” ujar Alex ketika ditemui seusai upacara Hari Kesaktian Pancasila di Halaman Gedung KPK Jakarta, Senin (3/10/2016).

Menurut Alex, dalam tahap penyelidikan, KPK sudah berulang kali memanggil Nur Alam bagi memberikan klarifikasi. Namun, Nur Alam tak pernah hadir dengan alasan kesibukan dan memiliki banyak pekerjaan.

Selain itu, menurut Alex, penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), biasanya dikerjakan ketika tahap penyidikan.

Saat ini, KPK sudah meminta BPKP bagi menghitung angka kerugian negara dalam masalah dugaan korupsi yg melibatkan Nur Alam.

“Berdasarkan informasi saksi dan dokumen yg kita miliki, ternyata cukup kuat bukti buat memutuskan yg bersangkutan sebagai tersangka, jadi kalian naikkan ke penyidikan,” kata Alex.

Nur Alam melalui pengacaranya mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dua hal yg menjadi materi praperadilan adalah, tak adanya kerugian negara dalam penetapan Nur Alam sebagai tersangka.

Selain itu, Nur Alam tak pernah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

(Baca: Anggap Prosedur Penyidikannya Ganjil, Gubernur Sultra Ajukan Praperadilan)

Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK setelah diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di beberapa kabupaten di Sultra selama 2009 hingga 2014.

Penyalahgunaan wewenang dikerjakan dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yg melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

(Baca: Mantan Bupati Bombana: Segala Tanggung Jawabnya Ada sama Nur Alam)

Nur Alam diduga mendapatkan kick back dari pemberian izin tambang tersebut. (Baca: KPK Duga Gubernur Sultra Terbitkan Izin Tak Sesuai Aturan dan Dapat “Kick Back”)

Kompas TV Berstatus Tersangka, Gubernur Sultra Lantik Bupati

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/03/09315631/pimpinan.kpk.penetapan.tersangka.tak.perlu.tunggu.pemeriksaan.nur.alam

Leave a Reply