Politisi Gerindra Sebut Usulan Presiden Orang Indonesia Asli Harus Punya Batasan

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai usulan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait presiden dan wakil presiden harus orang Indonesia asli, mesti memiliki batasan yg jelas.

Menurut Riza, definisi orang Indonesia asli ketika ini berkembang sangat luas sehingga perlu ditegaskan.

“Yang dimaksud orang Indonesia asli itu yg lahir di Indonesia atau yg orangtuanya dan kakeknya orang Indonesia atau seperti apa, ini harus diperjelas,” kata Riza ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (4/10/2016).

(Baca: Penjelasan Sekjen PPP soal Usul Kembalikan Frasa “Presiden ialah Orang Indonesia Asli”)

Politisi Gerindra yg juga duduk di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat itu menambahkan, ketika ini belum ada definisi pasti terkait frasa “orang Indonesia asli”.

Karena itu ia menyampaikan partainya belum memiliki sikap yg pasti terkait usulan PPP yg menginginkan agar presiden dan wakil presiden Indonesia berasal dari orang Indonesia Asli.

“Usulan amandemen PPP terkait keharusan orang Indonesia asli sebagai presiden dan wakil presiden harus kita dalami lebih lanjut,” ujar Riza.

“Kalau ayahnya lahir di Indonesia tetapi ternyata kakeknya keturunan Arab atau Tionghoa masih disebut orang Indonesia asli enggak, ini kan harus diperjelas,” lanjut dia.

Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 6 ayat 1.

(Baca: PPP Usul Amandemen UUD 1945 Kembalikan Frasa “Presiden ialah Orang Indonesia Asli”)

Hal itu disampaikan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy ketika memberikan sambutan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) DPP PPP di Jakarta, Senin (3/10/2016) malam.

Dalam Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 disebutkan, “Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tak pernah menerima kewarganegaraan yang lain karena kehendaknya sendiri, tak pernah mengkhianati negara, serta dapat secara rohani dan jasmani buat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden“.

PPP, kata Romahurmuziy, menginginkan frasa “orang Indonesia asli” kembali dimasukkan dalam pasal tersebut, persis seperti sebelum diamandemen. Dengan demikian, pasal tersebut mulai disertai frasa

“Presiden ialah orang Indonesia asli”.

“PPP mengusulkan dikembalikannya frasa ‘orang Indonesia asli’ ke dalam batang tubuh Pasal 6 UUD 1945 buat persyaratan calon presiden dan wakil presiden,” ujar pria yg akrab disapa Romi itu.

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/04/16132161/politisi.gerindra.sebut.usulan.presiden.orang.indonesia.asli.harus.punya.batasan

Leave a Reply