Sidang Praperadilan Nur Alam Dikawal 150 Personel Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan yg diajukan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.

Di depan pengadilan, tampak penjagaan ekstra satuan polisi dari Polda Metro Jaya.

“Pengamanan buat sidang Gubernur Sultra. Ada 150 (personel) dari Polda,” ujar salah sesuatu petugas di depan PN Jakarta Selatan, Selasa (4/10/2016).

Pengamanan juga dikerjakan di depan ruang persidangan. Terlihat belasan personel polisi berjaga di sekitar kerumunan pengunjung sidang.

Di samping gedung pengadilan, puluhan orang bergerombol di depan ruko yg masih tutup. Beberapa dari mereka mengenakan kaus putih-biru bertuliskan Aliansi Masyarakat Sulawesi Tenggara se-Jabodetabek.

Ambaranie Nadia K.M Sekelompok orang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sulawesi Tengah se-Jabodetabek mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang sidang perdana praperadilan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Selasa (4/10/2016). Massa dikawal seratusan personil polisi dari Polda Metro Jaya.

Sebagian besar dari mereka yaitu orang Sulawesi Tenggara yg berdomisili di Bogor. Orang-orang berseragam putih-biru itu pun sebagian memadati ruang tunggu pengadilan.

Wirasti, salah sesuatu pengunjung sidang yg mengenakan kaos tersebut mengaku kedatangan mereka bagi mengikuti sidang pertama Nur Alam.

“Iya, ke sini dari Gunung Putri. Buat dukung-lah,” kata dia.

Di pengadilan telah hadir tim kuasa hukum Nur Alam yg diketuai Maqdir Ismail. Sementara itu, belum kelihatan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi di sekitar ruang sidang.

Sidang tersebut mulai dipimpin oleh hakim tunggal I Wayan Karya.

Nur Alam mulai menguji keabsahan proses penyidikan hingga penetapannya sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan pada 2009-2014 di Sultra.

Maqdir mengatakan, sebelumnya izin usaha tambang yg dikeluarkan Nur Alam pernah digugat PT Prima Nusa Sentosa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Namun, dalam putusannya, penerbitan IUP sesuai dengan kewenangan dan prosedur penerbitan IUP.

Selain itu, KPK juga belum memutuskan kerugian negara yg dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam perkara Nur Alam.

Maqdir menganggap adanya ancaman penyelidik bagi memintai informasi Nur Alam, karena kliennya dua kali berhalangan memenuhi panggilan KPK.

Ia mengatakan, dalam surat penyelidik, disebutkan bahwa seandainya Nur Alam tak tiba lagi bagi pemeriksaan, maka penyelidikan mulai dilanjutkan tanpa keterangannya.

Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK setelah diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di beberapa kabupaten di Sultra selama 2009 hingga 2014.

Penyalahgunaan wewenang dikerjakan dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yg melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

Nur Alam diduga mendapatkan kick back dari pemberian izin tambang tersebut.

Kompas TV 20 Saksi Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Gubernur Sultra

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/04/09505861/sidang.praperadilan.nur.alam.dikawal.150.personel.polisi

Leave a Reply