Standar Moral DPR Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat memulihkan nama baik mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto memunculkan pertanyaan terkait standar moral anggota DPR. Novanto pernah disidang MKD karena masalah dugaan permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia.

”Saya telah tak tahu lagi apakah Dewan Perwakilan Rakyat kami masih memiliki standar moral dalam berpolitik?” kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Jumat (30/9), ketika dihubungi dari Jakarta.

Syafii mengingatkan, putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu makin menurunkan kepercayaan publik dan citra DPR.

Secara terpisah, Wakil Ketua MKD dari Fraksi PDI-P Hamka Haq, kemarin, menuturkan, sidang MKD pada 27 September 2016 tak merehabilitasi nama baik Novanto. MKD cuma menegaskan bahwa sebelumnya tak pernah memberikan putusan bersalah terhadap Novanto.

Dalam sidang itu, kata Hamka, MKD cuma menyatakan pernah melakukan penghentian kasus dugaan pelanggaran etik Novanto terkait skandal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia pada 2015. Dengan demikian, MKD tak pernah memberikan keputusan bersalah terhadap Novanto.

Pernyataan Hamka ini berbeda dengan informasi Ketua MKD dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua MKD dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding. Mereka mengatakan, MKD sudah mengambil putusan buat memperbaiki nama baik, harkat, dan martabat Novanto.

Di tengah polemik tentang putusan MKD itu, sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat meminta agar Novanto kembali dijadikan Ketua DPR.

”Kalau Novanto mau naik, aku tinggal kirim surat kepada pimpinan DPR, selesai. Kini segala kembali kepada Novanto. Ia sekarang sibuk sebagai ketua umum, jadi belum memutuskan,” ujar Pelaksana Tugas Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Kahar Muzakir.

Anggota Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan, tindak lanjut wacana buat menjadikan Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tak cuma harus dikembalikan kepada Novanto, tapi juga Presiden Joko Widodo karena kini Partai Golkar menjadi pendukung pemerintah.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah tak mulai mengintervensi proses di DPR. Pemerintah menunggu sikap resmi yg diputuskan lembaga legislatif terkait posisi Ketua DPR.

Namun, Kalla mengingatkan, Novanto mengajukan mundur dari jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat saat anggota MKD mengatakan pandangan terkait masalah dugaan pelanggaran kode etik yg dilakukannya.

Dengan demikian, tak ada hubungan antara putusan MKD dan posisi Novanto sebagai Ketua DPR.

Tidak diatur

Sarifuddin Sudding mengatakan, mekanisme keputusan bagi merehabilitasi nama baik dan peninjauan kembali tanpa adanya putusan etik, seperti yg kini dikerjakan MKD dalam masalah Novanto, tak diatur dalam perangkat peraturan DPR. Namun, MKD tidak perlu kaku mengambil keputusan berdasarkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat dan Tata Beracara MKD.

Sementara Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pertemuan MKD pada 27 September memutuskan, proses persidangan masalah Novanto di MKD tak memenuhi syarat hukum bagi memberikan putusan etik karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada 7 September 2016, rekaman elektronik sebagai alat bukti penting dalam proses persidangan itu adalah tak sah.

Oleh karena itu, MKD memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Novanto dan pihak yang lain yg terkait dalam persidangan MKD.

Kejaksaan Agung mengeluarkan sinyal mulai menutup masalah permufakatan jahat dalam dugaan permintaan saham PT Freeport Indonesia yg melibatkan Novanto.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, putusan yg dikeluarkan MK pada 7 September dulu berimbas pada penyelidikan masalah yg kini ditangani unit tindak pidana khusus.

”Rekaman yg waktu itu diserahkan kalian jadikan alat bukti dan menjadi awalan kita membuka masalah itu. Dengan adanya putusan ini, tentu ada perubahan dalam kelanjutan kasus karena rekaman itu tak diminta secara resmi oleh penegak hukum,” kata Prasetyo. (AGE/IAN/NTA)

Versi cetak artikel ini terbit di Harian Kompas edisi 1 Oktober 2016, di halaman 1 dengan judul “Standar Moral Dewan Perwakilan Rakyat Dipertanyakan”.

Kompas TV Alasan Novanto Tolak Panggilan Kejagung

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/02/19490261/standar.moral.dpr.dipertanyakan

Leave a Reply