Tanpa Ada Sanksi Untuk Ruhut, Ketegasan Partai Demokrat Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul masuk ke dalam daftar tim pemenangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

Dalam daftar tersebut, Ruhut menjadi salah sesuatu juru bicara buat tim pemenangan Ahok-Djarot. Padahal, partainya telah menentukan pilihan buat mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, langkah Ruhut menjadi juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot dinilai karena lemahnya karisma Partai Demokrat di mata kadernya.

“Memang dalam dunia demokrasi ini hal biasa dan karena karisma Partai Demokrat yg mungkin dipandang Ruhut lemah,” ujar Hendri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/9/2016).

 

(Baca: Tak Dipecat dari Demokrat, Ruhut Jadi Orang Titipan SBY di Kubu Ahok-Djarot?)

Hendri menuturkan, Demokrat belum dapat menegaskan sikap yg diambil partai kepada kader-kadernya. Alhasil, kader Demokrat seperti Ruhut dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman membelot dari keputusan partai.

“Bila Demokrat tegas pasti baik Ruhut maupun Hayono Isman tak mulai bertindak seperti ini,” ucap Hendri.

Menurut Hendri, Demokrat perlu mempertimbangkan sanksi untuk kader-kader yg membelot terhadap keputusan partai. Jika persoalan ini selalu didiamkan, lanjut Hendri, bukan tak mungkin sikap Ruhut mulai diikuti kader lainnya.

“Tapi yg harus dipertimbangkan Demokrat adalah sisi karisma partai di mata rakyat dan pemilihnya bila mendiamkan isu Ruhut ini. Karena mampu saja langkah ruhut diikuti tokoh Demokrat yang lain di daerah selain Jakarta,” kata Hendri.

 

(Baca: Alasan Tim Pemenangan Ahok-Djarot Pilih Ruhut Sitompul Jadi Jubir)

Kendati perlu diberi sanksi, Hendri menilai pemecatan bukan keputusan yg tepat. Pemecatan, lanjut Hendri, mampu menjadi bumerang buat Demokrat sebab cuma menaikkan popularitas Ruhut.

“Minimal teguran keras, tetapi aku rasa tak mulai sampai ke pemecatan. Karena bila sekarang dipecat, maka nama Ruhut mulai menjulang karena dianggap dizalimi,” ujar Hendri.

Hendri mengusulkan, sanksi pemecatan dikerjakan saat keadaan politik lebih tenang, yakni seandainya Pilkada DKI 2017 sudah berakhir.

“Bila mau dipecat sebaiknya nanti ketika keadaan politik lebih tenang dan adem,” ucap Hendri.

Kompas TV Ruhut Sitompul Jadi Jubir Tim Sukses Ahok-Djarot

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/05/16002761/tanpa.ada.sanksi.untuk.ruhut.ketegasan.partai.demokrat.dipertanyakan

Leave a Reply