Tupoksi TNI Dianggap Melenceng Dari UU, Kontrol Jokowi Dinilai Lemah

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menilai, ketika ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan banyak melenceng dari tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi), terutama dalam operasi militer selain perang (OMSP).

Beralihnya tupoksi TNI ketika ini diduga karena lemahnya kontrol Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal, Presiden yaitu satu-satunya orang yg mampu memberi kewenangan TNI dalam OMSP. 

Al Araf mengatakan, Jokowi ketika ini terkesan mendiamkan adanya perluasan kewenangan dalam OMSP yg dikerjakan TNI. Padahal, perluasan tersebut tidak sesuai dengan tupoksi TNI pada Undang-undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Presiden sepertinya diam saja dan belum melakukan langkah koreksi yg lebih tegas,” ujar Al Araf dalam diskusi “Problematika Operasi Militer Selain Perang” di Gedung YLBHI, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Al Araf mengatakan, kendati Jokowi tidak memiliki latar belakang militer, namun peran pengontrolan terhadap institusi TNI seharusnya tetap kuat.

“Presiden belum memiliki eagerness (kemauan) yg kuat buat melakukan kontrol terhadap militer. Seharusnya Presiden mampu mengevaluasi hal tersebut,” ujarnya.

Menurut Al Araf, Jokowi perlu didorong melakukan kontrol yg demokratis. Ini dikerjakan agar terdapat pertimbangan dalam memposisikan TNI sesuai fungsinya.

“Presiden juga tak boleh meminta militer buat mengurus pangan dan sebagainya. Harus tetap berjalan sesuai tupoksi. Presiden harus didorong melakukan kontrol yg demokratik,” ucap Al Araf.

Selain itu, Araf juga meminta agar Jokowi tak cuma memberikan perintah lisan dalam pelibatan TNI pada OMSP.

Menurut dia, Jokowi perlu membuat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pelibatan TNI dalam OMSP. Ini dikerjakan agar pelibatan tersebut bisa secara rinci diatur.

“Tidak mampu cuma dengan lisan, tetapi harus bagi keppres. Supaya tentara juga tenang karena ada kepastian dan menjadi jelas,” ucap Al Araf.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI, Charles Honoris sebelumnya mengatakan, melencengnya OMSP dari tupoksi disebabkan berbagai kerja sama yg dikerjakan TNI tak sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

(Baca: Masuki Ranah Sipil, Kerja Sama TNI Dianggap Banyak Melenceng)

Charles mencontohkan, persoalan ini terjadi seperti ketika kerja sama antara TNI dengan Kementerian Pertanian bagi meningkatkan swasembada pangan pada tahun 2015.

Dalam perjanjian tersebut, sebanyak 55 ribu tentara dijadikan pendamping penyuluh pertanian.

“Ini menimbulkan persoalan sendiri karena petani telah lebih mengerti. Bagaimana seorang Babinsa (Bintara Pembina Desa) yg cuma mendapatkan pendidikan soal pertanian selama delapan jam dapat memahami secara detil dan dapat menjadi penyuluh petani?” ujar Charles.

Selain itu, tentara juga kerap dilibatkan dalam penggusuran. Ini seperti yg terjadi di berbagai wilayah Jakarta.

(Baca: Penggusuran Bukan Ancaman Keamanan Serius, Keterlibatan Tentara Dinilai Berlebihan)

Menurut Charles, TNI tidak perlu dilibatkan dalam penggusuran. Sebab, tugas TNI sebagai komponen penting pertahanan negara, bukan keamanan dan ketertiban umum.

“Ini kan telah melenceng dari 14 poin tupoksi TNI dalam UU,” ucap Charles.

Kompas TV 4 Perwira TNI Terlibat Perampokan Rp 10 Miliar

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/04/06344481/tupoksi.tni.dianggap.melenceng.dari.uu.kontrol.jokowi.dinilai.lemah

Leave a Reply